
Pada 1961-an, Presiden Soekarno gencar merevisi kontrak pengelolaan
minyak oleh asing di Indonesia. Sebanyak 60 persen dari keuntungan
perusahaan minyak asing menjadi jatah pemerintah. Kebanyakan gerah
dengan peraturan itu.
Menurut sejarawan Asvi Marwan Adam, Soekarno benar-benar ingin sumber
daya alam Indonesia dikelola oleh anak bangsa sendiri. Asvi menuturkan
sebuah arsip di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengungkapkan
pada 15 Desember 1965 sebuah tim dipimpin oleh Chaerul Saleh di Istana
Cipanas sedang membahas nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia.
Soeharto yang pro-pemodal asing, datang ke sana menumpang helikopter.
Dia menyatakan kepada peserta rapat dia dan Angkatan Darat tidak setuju
rencana nasionalisasi perusahaan asing itu. “Soeharto sangat berani
saat itu, Bung Karno juga tidak pernah memerintahkan seperti itu,” kata
Asvi.
Sebelum tahun 1965, seorang taipan dari Amerika Serikat menemui
Soekarno. Pengusaha itu menyatakan keinginannya berinvestasi di Papua.
Namun Soekarno menolak secara halus. “Saya sepakat dan itu tawaran
menarik. Tapi tidak untuk saat ini, coba tawarkan kepada generasi
setelah saya,” ujar Asvi menirukan jawaban Soekarno.
Soekarno berencana modal asing baru masuk Indonesia 20 tahun lagi,
setelah putra-putri Indonesia siap mengelola. Dia tidak mau perusahaan
luar negeri masuk, sedangkan orang Indonesia memiliki pengetahuan nol
tentang alam mereka sendiri. Sebagai persiapan, Soekarno mengirim banyak
mahasiswa belajar ke negara-negara lain.
Soekarno boleh saja membuat tembok penghalang untuk asing dan
mempersiapkan calon pengelola negara. Namun, Asvi menjelaskan usaha
pihak luar ingin mendongkel kekuasaan Soekarno tidak kalah kuat.
Dalam artikel berjudul JFK, Indonesia, CIA, and Freeport dterbitkan
majalah Probe edisi Maret-April 1996, Lisa Pease menulis